PINRANG — Pemerintah Kabupaten Pinrang mengambil langkah tegas menyikapi kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi serta LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah titik.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi, Rabu (2/9/2026), dengan melibatkan unsur TNI/Polri, Pertamina, Hiswana Migas serta agen dan penyalur.
Rapat tersebut tidak hanya membahas persoalan pasokan, tetapi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap rantai distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Wabup Sudirman menginstruksikan pembentukan tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Daerah bersama TNI dan Polri. Tim ini diarahkan turun langsung memantau distribusi di lapangan, mulai dari ketersediaan hingga penyaluran kepada masyarakat.
«“Yang paling penting adalah masyarakat tidak dirugikan. Kita ingin memastikan kebutuhan BBM dan elpiji tersedia, distribusinya berjalan baik dan masyarakat mendapatkan dengan harga yang wajar,” tegas Sudirman.»
Jangan Sampai Subsidi Bocor di Tengah Jalan
Pemerintah daerah menilai pengawasan lapangan menjadi penting untuk memastikan BBM dan LPG bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan.
Pasalnya, ketika terjadi kelangkaan dan antrean panjang, pemerintah perlu memastikan apakah persoalan tersebut murni akibat keterbatasan pasokan atau terdapat persoalan lain pada mata rantai distribusi.
Tim terpadu nantinya diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan, termasuk distribusi yang tidak tepat sasaran maupun praktik yang berpotensi menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM dan LPG bersubsidi.
Usulkan Tambahan Kuota BBM di SPBU
Selain memperketat pengawasan, Pemkab Pinrang juga menyiapkan langkah dari sisi pasokan.
Dinas terkait diarahkan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi pada SPBU di Kabupaten Pinrang. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menambah ruang pasokan dan menekan antrean panjang yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Untuk LPG 3 kilogram, Pemkab Pinrang juga akan mengajukan kuota fakultatif guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang meningkat pada kondisi tertentu.
Penambahan pasokan tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kelangkaan sekaligus menjaga harga LPG bersubsidi tetap berada pada tingkat yang terjangkau.
Pemkab Diminta Jangan Berhenti di Rapat
Pembentukan tim terpadu menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengawasan benar-benar dilakukan secara terbuka dan konsisten di lapangan.
Masyarakat tentu berharap langkah tersebut tidak berhenti sebatas rapat dan instruksi, tetapi menghasilkan tindakan nyata: pasokan tersedia, distribusi tepat sasaran, antrean berkurang, dan harga LPG bersubsidi tidak melonjak.
Pemkab Pinrang bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait diharapkan dapat menindaklanjuti setiap temuan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi BBM maupun LPG bersubsidi.
Sebab, komoditas bersubsidi menyangkut kepentingan publik. Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam atau membeli dengan harga di luar kewajaran, maka persoalan distribusi tersebut patut mendapat pengawasan serius.
Melalui penguatan koordinasi, pengawasan lapangan serta penambahan pasokan, Pemkab Pinrang berharap distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram segera kembali normal sehingga kebutuhan rumah tangga, transportasi dan pelaku usaha kecil tidak terganggu.
(Biro Pinrang — Media BahanaMerdeka)
0Komentar