PANGKEP — Aroma kejanggalan menyelimuti proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Program yang digadang-gadang sebagai solusi akses pendidikan bagi masyarakat, kini justru menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, proyek ini menelan anggaran fantastis, mencapai Rp2,5 miliar dari APBD, namun diduga kuat terjadi penimbunan material ilegal.
Ironisnya, di tengah mencuatnya isu tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya yang menjadi pihak teknis memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media. Sikap diam ini memantik tanda tanya besar: ada apa di balik proyek tersebut? Apakah benar proyek untuk rakyat, atau sekadar proyek settingan?
Program Sekolah Rakyat sejatinya dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi jauh dari harapan. Informasi yang dihimpun menyebutkan adanya indikasi penggunaan material timbunan dari lokasi tanpa izin tambang resmi. Kondisi ini tetap dibiarkan tanpa pengawasan.
Jika benar, hal ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan berpotensi mengarah pada pemborosan anggaran negara. Proyek bernilai miliaran rupiah seharusnya melalui perencanaan matang, pengawasan ketat, dan transparansi penuh. Ketika dugaan penyimpangan muncul, publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas, bukan keheningan.
Upaya konfirmasi kepada Kabid Cipta Karya tidak membuahkan hasil. Tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan, bahkan tidak ada penjelasan awal. Diamnya pejabat justru memperkeruh suasana dan membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat.
Jika dugaan penimbunan benar adanya, maka ada beberapa kemungkinan yang harus ditelusuri: apakah volume penimbunan tidak dicantumkan di papan proyek, apakah terjadi kelebihan pengadaan material, atau ada indikasi penyimpangan anggaran?
Kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan proyek infrastruktur pendidikan kerap menjadi celah praktik tidak sehat jika pengawasan lemah. Bahkan, dalam sejumlah kasus nasional, penyimpangan dana publik berujung pada proses hukum. Oleh karena itu, audit menyeluruh dari inspektorat daerah hingga aparat penegak hukum menjadi langkah mendesak untuk memastikan tidak ada kerugian negara.
Kini, masyarakat Pangkep menunggu kejelasan. Proyek pendidikan seharusnya menjadi simbol harapan, bukan sumber persoalan baru. Ketika anggaran miliaran rupiah dipertaruhkan, akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Satu hal yang pasti: dalam setiap rupiah uang rakyat, ada tanggung jawab yang tidak bisa ditimbun atau disembunyikan.
Tim Koalisi, melaporkan.
0Komentar