MAKASSAR — BahanaMerdeka.com — Kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) di sejumlah wilayah Kabupaten Gowa dan Kota Makassar mulai dikeluhkan masyarakat. Warga bahkan harus berkeliling hingga puluhan kilometer untuk mendapatkan gas bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga.
Citra, warga Je’ne Tallasa, Gowa, mengaku harus menyusuri sejumlah kawasan mulai Jalan Sultan Alauddin, Pa’baeng-baeng, Jalan Veteran, Jalan Tinumbu hingga Jalan Cakalang. Hampir seluruh toko yang didatanginya menyatakan stok LPG 3 kg kosong.
Setelah terus mencari hingga perjalanan pulang, ia akhirnya mendapatkan LPG 3 kg di Jalan Daeng Tata. Namun harganya mencapai Rp30 ribu per tabung, jauh di atas harga sekitar Rp21 ribu yang biasa dibayarkan.
“Susah sekali cari gas sekarang. Sessa jaki. Di Jalan Daeng Tata ka kemarin dapat. Mahalki, Rp30 ribu saya belikan,” keluhnya.
Kondisi serupa disebut terjadi di sejumlah wilayah Gowa. Sebagian warga bahkan dikabarkan terpaksa menggunakan kayu bakar karena kesulitan memperoleh LPG 3 kg.
Tim investigasi mempertanyakan: sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan tata kelola LPG 3 kg di Sulsel?
Jika pemerintah menyatakan pasokan tersedia dan Pertamina Patra Niaga melakukan extra dropping, mengapa masyarakat di tingkat konsumen masih harus berkeliling jauh mencari LPG, bahkan menemukan harga yang lebih tinggi?
Pemerintah dan Pertamina tidak boleh hanya memastikan LPG tersedia di atas kertas. Yang harus dipastikan adalah gas benar-benar mudah ditemukan masyarakat yang berhak, tersedia di titik distribusi, dan dijual sesuai ketentuan.
Pengaturan LPG 3 kg merupakan bagian dari kebijakan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu bagi masyarakat sasaran. Karena menggunakan subsidi negara, pengawasan distribusi dan harga menjadi tanggung jawab penting pemerintah bersama badan usaha penyalur.
Prinsip pengelolaan subsidi juga harus sejalan dengan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, termasuk memastikan penyediaan energi berlangsung secara berkeadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi diminta jangan membuat masyarakat semakin sulit menemukan LPG 3 kg. Informasi mengenai pangkalan resmi, ketersediaan stok, serta mekanisme distribusi harus dibuat semakin mudah diakses dan dipahami masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat dibuat berputar-putar mencari gas. Pertamina dan pemerintah harus membuat rakyat mudah menemukan LPG, bukan semakin sulit. Kalau pasokan memang cukup, pastikan masyarakat tahu di mana gas tersedia dan jangan biarkan harga di tingkat konsumen melonjak,” tegas Tim.
Apalagi masyarakat Makassar sebelumnya juga kerap mengeluhkan persoalan antrean dan ketersediaan BBM bersubsidi. Jangan sampai persoalan distribusi energi kembali membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Yang menjadi pertanyaan publik sekarang: apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah? Mempermudah rakyat memperoleh energi bersubsidi atau justru membiarkan masyarakat menghadapi rantai distribusi yang semakin sulit dan mahal?
Tim Jangkar mendesak Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina Patra Niaga, dan aparat pengawas turun langsung mengecek rantai distribusi LPG 3 kg, mulai dari agen, pangkalan hingga konsumen.
Jika ditemukan penyimpangan distribusi atau penjualan di atas ketentuan, jangan hanya diberi teguran—lakukan penindakan sesuai aturan.
“Jangan bicara subsidi kalau rakyat yang berhak justru kesulitan mendapatkannya. Gas harus tersedia, mudah ditemukan, dan harganya terkendali. Jangan sampai rakyat dipaksa membayar mahal karena lemahnya pengawasan pemerintah,” tandas Tim Jangkar.
(Tim Mkssar)
0Komentar