*MAKASSAR, 11 November 2026 – BAHANAMERDEKA.COM** — Tim Investigasi Koalisi LSM Jangkar Nasional bersama Media Bahana Merdeka Nasional mulai mempertajam sorotan terhadap kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), menyusul masih maraknya dugaan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Tim investigasi mempertanyakan efektivitas pengawasan Bea Cukai. Sebab, meskipun penindakan dan penyitaan rokok ilegal dilaporkan meningkat hingga 318 persen, peredaran produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai masih menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Pertanyaan yang kini mengemuka: **Apakah Bea Cukai Sulbagsel sudah mengantongi informasi mengenai identitas pemasok, distributor, hingga bos besar yang diduga berada di balik jaringan peredaran rokok ilegal? Jika sudah, sejauh mana langkah penindakan terhadap aktor utamanya?**
Pertanyaan tersebut bukan tudingan bahwa pihak Bea Cukai melindungi pelaku. Namun, merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban atas efektivitas pengawasan.
PENERIMAAN BARU 50,20 PERSEN, PENGAWASAN JUGA DIPERTANYAKAN
Berdasarkan jawaban tertulis Kanwil DJBC Sulbagsel atas permintaan konfirmasi Media Bahana Merdeka Nasional tertanggal 6 November 2026, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 30 September 2026 tercatat Rp187,48 miliar atau sekitar 50,20 persen dari target tahunan Rp373,43 miliar.
Target tersebut terdiri atas:
- Bea Masuk: Rp192,57 miliar.
- Bea Keluar: Rp73,71 miliar.
- Cukai: Rp107,15 miliar.
Sementara realisasi penerimaan meliputi:
- Bea Masuk: Rp111,24 miliar.
- Bea Keluar: Rp26,30 miliar.
- Cukai: Rp49,94 miliar.
Pihak Bea Cukai menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerimaan, mulai dari penurunan produksi pabrik rokok, penghentian produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT), penurunan daya beli masyarakat, peredaran rokok ilegal, hingga persoalan pasokan bahan baku.
Namun, Tim Investigasi Koalisi menilai penjelasan tersebut perlu diikuti langkah konkret dan strategi pengawasan yang terukur.
Jangan sampai persoalan peredaran rokok ilegal hanya menjadi alasan dalam menjelaskan tidak optimalnya penerimaan, sementara jaringan distribusi yang diduga memperoleh keuntungan besar belum terungkap secara transparan.
SITAAN NAIK 318 PERSEN, TETAPI SIAPA BOS DI BALIK JARINGANNYA?
Peningkatan hasil penyitaan rokok ilegal sebesar 318 persen menjadi perhatian khusus tim investigasi.
Dalam jawaban tertulisnya, Bea Cukai Sulbagsel menjelaskan bahwa kenaikan sitaan merupakan indikator meningkatnya aktivitas pengawasan dan penindakan. Angka tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal meningkat sebesar 318 persen.
Tim investigasi menghargai penjelasan tersebut. Namun, ukuran keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya barang yang berhasil diamankan.
Yang jauh lebih penting adalah keberhasilan mengungkap keseluruhan mata rantai peredaran, mulai dari sumber produksi, pemasok, pemilik modal, distributor besar, gudang penyimpanan, hingga jaringan penjualan.
**Jangan sampai yang terus menjadi sasaran hanya pengecer kecil, sementara aktor utama yang diduga mengendalikan distribusi justru tidak tersentuh.**
Tim Investigasi Koalisi mempertanyakan:
1. Apakah Bea Cukai Sulbagsel telah mengidentifikasi pemasok utama rokok tanpa pita cukai?
2. Berapa jaringan distributor besar yang berhasil diungkap sepanjang 2026?
3. Apakah hasil penindakan sudah dikembangkan untuk menelusuri pemilik modal dan pengendali distribusi?
4. Apakah terdapat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut jaringan yang lebih luas?
5. Bagaimana pengawasan terhadap gudang penyimpanan dan jalur distribusi rokok ilegal yang diduga masih beroperasi?
Pertanyaan ini penting dijawab agar masyarakat tidak hanya disuguhi angka penyitaan, tetapi juga mengetahui sejauh mana negara hadir memutus mata rantai bisnis rokok ilegal.
POTENSI CUKAI Rp124,30 MILIAR, SEBERAPA BESAR JARINGAN YANG TERUNGKAP?
Bea Cukai Sulbagsel juga memberikan penjelasan mengenai angka potensi cukai sebesar Rp124,30 miliar.
Menurut penjelasan tertulis tersebut, angka itu merupakan estimasi nilai cukai yang seharusnya dibayarkan atas barang kena cukai ilegal yang ditemukan, bukan uang tunai yang langsung masuk ke kas negara dari hasil penyitaan.
Barang hasil penindakan selanjutnya diproses sesuai ketentuan, termasuk pemusnahan apabila telah memenuhi prosedur yang berlaku.
Tim investigasi menegaskan bahwa angka potensi tersebut harus dipahami secara proporsional dan tidak boleh disamakan dengan penerimaan negara yang sudah terealisasi.
Kendati demikian, besarnya potensi cukai yang tidak terpenuhi menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih serius.
Publik berhak mengetahui berapa jumlah perkara yang ditindaklanjuti, berapa pelaku yang diproses, apakah ada pengembangan terhadap jaringan pemasok, serta berapa penerimaan negara yang benar-benar berhasil dipulihkan melalui mekanisme hukum.
DASAR HUKUM: JANGAN HANYA SITA BARANG, UNGKAP PELAKUNYA!
Pemberantasan peredaran rokok ilegal memiliki landasan hukum yang jelas, antara lain:
**1. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.**
- Pasal 29 mengatur kewajiban pelunasan cukai atas barang kena cukai yang wajib dilunasi cukainya.
- Pasal 54 mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sesuai ketentuan.
- Pasal 55 mengatur tindak pidana terkait pemalsuan, penggunaan, atau penyalahgunaan pita cukai.
**2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**
Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
**3. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**
Menjadi landasan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan.
**4. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.**
Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai ketentuan.
**5. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.**
Pasal 6 menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Dengan dasar hukum tersebut, pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal harus berjalan secara konsisten, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
TIM INVESTIGASI KOALISI: BEA CUKAI JANGAN BERHENTI PADA PENJELASAN TERTULIS
Tim Investigasi Koalisi LSM Jangkar Nasional bersama Media Bahana Merdeka Nasional mengapresiasi respons Kanwil DJBC Sulbagsel yang telah memberikan jawaban tertulis atas konfirmasi redaksi.
Namun, jawaban administratif belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan mengenai siapa pemasok utama, bagaimana jaringan distribusi bekerja, dan sejauh mana pengendali bisnis rokok ilegal telah ditindak.
Tim investigasi meminta Kanwil DJBC Sulbagsel membuka informasi yang dapat dipublikasikan mengenai perkembangan penindakan, pengungkapan jaringan, serta langkah konkret untuk memutus rantai distribusi rokok tanpa cukai.
Tim juga mendorong koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang lebih luas.
**Ada pertanyaan besar yang harus dijawab: jika barang ilegal bisa ditemukan dan disita dalam jumlah besar, mengapa pengungkapan aktor utama dan jaringan distribusinya belum menjadi informasi yang terang bagi publik?**
Jangan sampai penindakan hanya terlihat di permukaan, sementara mata rantai bisnis yang diduga menjadi sumber peredaran belum benar-benar terputus.
Tim Investigasi Koalisi menegaskan akan terus mengawal persoalan ini, melakukan pendalaman informasi, meminta konfirmasi lanjutan, serta membuka ruang hak jawab bagi Kanwil DJBC Sulbagsel maupun pihak-pihak terkait.
**Negara tidak boleh kalah oleh bisnis ilegal. Pengecer dapat ditindak, barang dapat disita, tetapi bos besar dan jaringan pemasok harus ditelusuri berdasarkan bukti dan diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.**
(Biro Makassar – Tim Investigasi Koalisi LSM Jangkar Nasional / Media Bahana Merdeka Nasional)
0Komentar