*MAROS, 11 November 2026 -* Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dibanggakan Pemerintah Kabupaten Maros ternyata tidak menjamin pengelolaan keuangan daerah bersih dari masalah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan pada *Selasa, 2 Juni 2026*, mencatat *20 temuan pemeriksaan dengan 65 rekomendasi* yang wajib ditindaklanjuti Pemkab Maros.
Ironisnya, meski meraih WTP, BPK tetap menemukan persoalan serius di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk *Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUTRPP) Kabupaten Maros* yang kini masuk daftar OPD rapor merah.
*DINAS PU RAPOR MERAH, PAD JEBLOK*
Berdasarkan hasil evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digelar di Ruang Marusu, Kantor Bupati Maros, Dinas PUTRPP tercatat gagal mencapai target PAD:
- *Per Agustus 2026: Realisasi PAD baru 59%*
- *Per September 2026: Realisasi PAD baru 69%*
Wakil Bupati Maros, *Muetazim Mansyur*, bahkan sampai menegur 6 OPD berkinerja buruk, termasuk Dinas PU, dalam rapat evaluasi PAD pada 16 September 2026 dan 19 Oktober 2026.
"Bagaimana mau bangun jalan kalau urus PAD saja tidak becus? Ini bukan soal WTP, ini soal kinerja!" ujar sumber internal Pemkab Maros yang enggan disebutkan namanya kepada tim redaksi.
*DANA BOS & ASET SEKOLAH JUGA BERMASALAH*
Tak hanya PU, BPK juga menyoroti:
1. *Pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Maros* menjadi temuan BPK
2. *Data Aset Tak Sinkron, 10 Sekolah di Maros Disorot BPK* karena pencatatan dan administrasi aset tidak beres
Publik pun bertanya-tanya: Jika Dana BOS dan aset sekolah saja bermasalah, bagaimana dengan proyek jalan, jembatan, dan gedung miliaran rupiah yang dikelola Dinas PU?
*JANGKAR DESAK TRANSPARANSI*
Ketua Umum Lembaga Jaringan Anti Korupsi (JANGKAR) Sulawesi Selatan, *Tim investigasi*, mendesak Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam dan Kepala Dinas PUTRPP Maros untuk membuka secara terang-benderang 20 temuan BPK tersebut.
"Kami minta Pemkab Maros jangan sembunyi di balik opini WTP. Buka 65 rekomendasi BPK itu ke publik! Apa saja temuan di Dinas PU? Berapa paket jalan yang kelebihan bayar? Berapa yang kurang volume? Rakyat Maros berhak tahu!" tegas Andi Arwan, Sabtu (7/11/2026).
JANGKAR juga mempertanyakan tindak lanjut LHP BPK yang sesuai UU No. 15 Tahun 2004 harus diselesaikan dalam *60 hari* sejak LHP diserahkan. Hingga November 2026, atau 5 bulan setelah LHP diserahkan, belum ada penjelasan resmi ke publik sejauh mana 65 rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti.
*KONFIRMASI DITUNGGU*
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUTRPP Kabupaten Maros belum memberikan jawaban resmi terkait:
1. Rincian 20 temuan BPK TA 2025 yang menyangkut Dinas PU
2. Daftar paket pekerjaan jalan / jembatan / gedung yang bermasalah
3. Nilai kelebihan bayar / kekurangan volume yang harus dikembalikan ke kas daerah
4. Status tindak lanjut 65 rekomendasi BPK
Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak Dinas PUTRPP Maros dan Inspektorat Kabupaten Maros untuk klarifikasi berimbang belum tersambung.
*Tim Redaksi Media Bahana Merdeka / JANGKAR Nasional*
0Komentar