"
MAKASSAR — Tim Investigasi LSM Jangkar Nasional menyoroti pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (ESBD) di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, TA 2025, dengan nilai pagu Rp97.999.520.000 atau hampir Rp98 miliar.
Sorotan utama Jangkar tertuju pada penggunaan metode Sayembara, bukan tender, untuk pengadaan bernilai sangat besar tersebut. Jangkar mempertanyakan dasar hukum dan kesesuaian metode itu dengan karakteristik alat kesehatan yang pada umumnya merupakan barang dengan spesifikasi teknis tertentu.
Jangkar juga menduga penggunaan anggaran dan pemilihan metode pengadaan tersebut telah diatur sejak internal oleh pihak manajemen, termasuk kemungkinan adanya peran Direktur RSUD Wahidin. Namun, dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen serta audit oleh aparat berwenang.
Ketua Tim Investigasi LSM Jangkar Nasional menegaskan, nilai hampir Rp98 miliar semestinya dikelola dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana prinsip pengadaan pemerintah.
“Yang kami pertanyakan bukan semata nilai anggarannya, tetapi mengapa pengadaan alat kesehatan hampir Rp98 miliar menggunakan metode Sayembara. Kami menduga ada proses yang perlu diperiksa secara serius, termasuk siapa yang menentukan metode, siapa yang menyusun spesifikasi, serta apakah sejak awal sudah ada pihak yang diarahkan atau diuntungkan,” tegasnya.
Dalam kerangka Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, pemilihan metode pengadaan harus disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan dan memenuhi prinsip serta etika pengadaan. Karena itu, penggunaan Sayembara untuk pengadaan alat kesehatan perlu dijelaskan dasar dan pertimbangannya secara terbuka.
Jangkar juga meminta dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, dasar penetapan metode Sayembara, dokumen pemilihan, tim penilai, hingga kontrak dibuka untuk memastikan tidak terdapat rekayasa spesifikasi maupun pembatasan persaingan.
Jika dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya kesengajaan mengarahkan proses untuk menguntungkan pihak tertentu dan menimbulkan kerugian negara, Jangkar meminta aparat penegak hukum menelusurinya berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Jangan sampai anggaran hampir Rp98 miliar untuk kebutuhan kesehatan ibu dan anak justru menjadi ruang permainan pihak tertentu. Kami meminta Inspektorat dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif. Kalau prosedurnya benar, buka dokumennya dan jelaskan kepada publik,” ujarnya.
Jangkar mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum memeriksa proses pengadaan tersebut, khususnya dasar pemilihan metode Sayembara, penyusunan spesifikasi, proses evaluasi, kewajaran harga, serta ada atau tidaknya intervensi pihak tertentu.
Hingga berita ini disusun, pihak RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo belum memberikan penjelasan terkait dugaan tersebut.
(Tim)
0Komentar