'
Tim mempertanyakan sejumlah pekerjaan, di antaranya peningkatan Jalan Lelewawo–Porehu, Bangsala–Ponggi, serta preservasi Lelewawo–Batu Putih dan Tolala–Lelewawo.
Di lapangan, ketebalan LPA Kelas A diduga sekitar 12 cm, sementara dokumen kontrak disebut 15 cm. Persoalan lain yang diminta diuji meliputi agregat, prime coat/tack coat, komposisi AC-BC, kepadatan dan temperatur aspal.
Tak Ada Respons, Dugaan Makin Dipertanyakan
Tim Jangkar telah berupaya mengonfirmasi Kepala Balai dan Kepala Satker terkait temuan tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya disebut belum memberikan respons.
Kondisi ini membuat tim semakin mempertanyakan transparansi dan pengawasan proyek. Namun, Jangkar menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan dokumen, bukan sekadar asumsi.
“Kalau pekerjaan sesuai kontrak, silakan dibuktikan secara terbuka. Tetapi jika terdapat selisih antara kontrak, pembayaran, mutu dan kondisi lapangan, wajib ditelusuri,” tegas Jangkar.
Jangkar meminta APH dan auditor melakukan joint measurement, core drill, uji laboratorium, serta memeriksa kontrak, adendum, HPS/RAB, dokumen tender, pengawasan/QC, volume pembayaran, JMF, hasil uji material, dokumen AMP dan delivery ticket.
Selain aspek fisik, rantai keputusan mulai perencanaan, tender, pelaksanaan, pengawasan, pengukuran hingga pembayaran juga diminta diperiksa.
Jangkar mengingatkan, apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pidana, ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, termasuk Pasal 3, dapat menjadi salah satu dasar hukum yang diuji aparat.
“Diamnya pihak yang dikonfirmasi bukan bukti kesalahan. Tetapi ketika ada dugaan teknis dan tidak ada penjelasan, justru pemeriksaan independen menjadi penting agar semuanya terang,” tutup Jangkar.
(Tim)
0Komentar