MAKASSAR — Koalisi Media Bahana Merdeka–LSM Jangkar mempertanyakan keberadaan dan tanggung jawab PT Pertamina di tengah kelangkaan BBM yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Ironisnya, di detik-detik peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, masyarakat justru belum merasakan “kemerdekaan” dalam memperoleh BBM. Antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM masih menjadi pemandangan, sementara pemberitaan mengenai dugaan aktivitas mafia BBM juga terus mencuat.
Pertanyaan publik sederhana: Pertamina ada di mana? Siapa yang bertanggung jawab memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran?
Koalisi menilai Pertamina tidak cukup hanya menyampaikan bahwa distribusi berjalan normal. Jika memang normal, masyarakat perlu diberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab kelangkaan, titik distribusi yang bermasalah, serta langkah konkret terhadap SPBU atau pihak yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi.
Persoalan ini semakin serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan penggunaan energi yang diatur negara. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa kegiatan usaha migas harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Koalisi Media Bahana Merdeka–LSM Jangkar juga mempertanyakan minimnya respons Pertamina terhadap konfirmasi media mengenai temuan lapangan. Pers bukan musuh Pertamina. Konfirmasi adalah bagian dari kontrol sosial dan prinsip keberimbangan sebagaimana dijamin UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jika tidak ada masalah, jelaskan dengan data. Jika terdapat penyimpangan, tunjukkan tindakan. Jika mafia BBM benar-benar masih bergerak, masyarakat ingin tahu siapa yang menindak dan sejauh mana pengawasannya.
Jangan sampai rakyat yang seharusnya menikmati kemerdekaan justru masih harus “berjuang” mencari BBM.
Pertamina dituntut hadir, terbuka dan bertanggung jawab. Jangan biarkan kelangkaan BBM serta dugaan mafia terus menjadi tanda tanya di tengah masyarakat Sulsel.
(Tim)
0Komentar