Makassar,Propensi Sulawesi-Selatan Indonesia,Bahana Merdeka,Com
Makassar, Tidak biasanya seorang komisaris perusahaan pelabuhan ikut duduk di tengah-tengah buruh. Namun, Selasa 30 Desember 2025, pemandangan itu terjadi di Café Daily, kawasan Pelabuhan Utama Makassar. Di ruangan sederhana tersebut, keluhan, fakta lapangan, dan tuntutan keadilan mengalir tanpa tedeng aling-aling.

Konsolidasi yang digelar Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) itu mempertemukan buruh, aktivis, dan pimpinan organisasi pekerja. Hadir pula perwakilan KPBI Makassar, KPBI Gowa, Partai Buruh Exco Makassar, serta TK Bagasi Hijau–Coklat Pelabuhan Makassar. Forum ini menjadi tempat buruh berbicara apa adanya, tentang status kerja yang abu-abu, pembagian kerja yang tak adil, hingga rasa tidak diakui.
Ketua Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan, Ahmad Rianto, membuka forum dengan pesan tajam. “Hidup buruh! Kita berada di sini bukan untuk mengeluh, tetapi untuk memastikan hak kita dihargai. Ia menegaskan, buruh terlalu lama ditempatkan sebagai pihak paling lemah, Kepastian upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bukan hadiah. 

Negara tidak boleh menutup mata. Jika ada pelanggaran, kami lawan secara politik dan hukum. 

Di tengah forum, Komisaris Pelindo sekaligus Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menilai konsolidasi ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa persoalan buruh tidak bisa lagi diabaikan. “Banyak hal yang telah disampaikan buruh sebenarnya dan sudah lama terjadi, hanya jarang didengar. Konsolidasi hari ini membuka semuanya secara jujur,” ujarnya.
Ilhamsyah menegaskan, KPBI akan mencatat setiap persoalan yang muncul dan mendorong penyelesaiannya secara sistematis. “Ini tidak akan berhenti di forum ini saja. Kami akan susun laporan, lakukan pendampingan, dan mendorong dialog resmi dengan pihak terkait, termasuk manajemen Pelindo dan pemerintah. ”Menurut Ilhamsyah, buruh pelabuhan membutuhkan kepastian, bukan janji.

“Hak atas status kerja yang jelas, pembagian kerja yang adil, dan perlindungan hukum, itu kewajiban. Kalau ada kebijakan yang menyimpang, kita luruskan bersama melalui jalur organisasi dan hukum. Ia juga mengingatkan agar buruh tetap solid dan tidak terprovokasi.

“Jangan mau diadu. Selama kita bersatu, tidak ada kebijakan yang merugikan buruh yang bisa dipaksakan.”

Nada forum memuncak saat Dewan Pembina TK Bagasi Makassar, Usman, berbicara. “Mereka bekerja, tapi sering merasa terpinggirkan. Tidak dipukul, tapi tetap tersakiti, karena hak mereka tidak jelas.”
Ia menegaskan, buruh hanya ingin keadilan. “Kami minta kepastian status sebagai pekerja, pembagian kerja adil, dan tidak ada pihak yang tamak mengambil semua kesempatan.”

Dari konsolidasi ini, sejumlah tuntutan mengemuka diantaranya, transparansi perekrutan dan pembagian kerja, penghapusan praktik kerja “abu-abu”, penguatan organisasi dan jalur advokasi permanen, dialog resmi antara buruh, pengelola pelabuhan, dan pemerintah, pengawalan hukum terhadap dugaan pelanggaran.

Buruh pelabuhan bukan objek. Mereka adalah tulang punggung rantai logistik nasional dan mereka menuntut kepastian. (R3)