*MAKASSAR, SULAWESI SELATAN | Sabtu, 21 NOVEMBER 2026** – *Media bahana Merdeka.com.* Penanganan perkara dugaan produksi dan peredaran kosmetik bermasalah merek Putri Glow semakin menuai sorotan tajam Tim Investigasi Media Bahana Merdeka Nasional.
Informasi terbaru yang dihimpun tim terkait penggerebekan rumah produksi di kawasan Perumahan Asalea, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, memunculkan persoalan serius yang membutuhkan penjelasan terbuka dari aparat penegak hukum.
Tim menerima informasi bahwa saat penggerebekan pada Selasa Pagi Jam 10 WITA, 19 Mei 2026 (dirilis resmi pada 21 Mei 2026), pemilik Putri Glow diduga meminta adik iparnya, Sry Indriani alias Indry, untuk mengaku sebagai pihak yang melakukan pemalsuan.
Informasi tersebut menjadi perhatian serius karena memunculkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas produksi, pengelolaan usaha, serta dugaan pelanggaran yang sedang ditangani.
**JANGAN SAMPAI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB BERSEMBUNYI DI BALIK PENGAKUAN ORANG LAIN!**
Tim investigasi mendesak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menelusuri kebenaran informasi tersebut secara objektif. Pemeriksaan harus mengungkap siapa pemilik usaha, siapa yang mengendalikan produksi, siapa yang menyediakan bahan dan kemasan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk.
Apabila benar terdapat permintaan agar pihak lain mengakui perbuatan yang bukan tanggung jawabnya, persoalan tersebut patut didalami berdasarkan bukti dan keterangan para pihak.
**RUMAH PRODUKSI ASALEA DIDUGA TAK LAGI DIGUNAKAN, PRODUK PUTRI GLOW MASIH DIPASARKAN**
Informasi lain dari tim lapangan menyebutkan rumah yang sebelumnya diduga menjadi lokasi produksi Putri Glow di kawasan Asalea kini tidak lagi digunakan untuk aktivitas produksi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: apakah aktivitas produksi benar-benar dihentikan atau justru berpindah ke tempat lain?
Sebab, informasi yang diterima tim menyebutkan pemasaran produk Putri Glow diduga masih berlangsung aktif.
Tim juga mempertanyakan legalitas seluruh varian produk yang beredar. Produk yang dipajang atau ditampilkan dalam iklan dan diklaim telah memiliki nomor BPOM tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh produk dengan merek yang sama telah memenuhi persyaratan peredaran kosmetik.
BBPOM Makassar harus memeriksa setiap varian, nomor notifikasi, komposisi, tempat produksi, serta jalur distribusinya.
**SRY INDRIANI DIKABARKAN BEBAS, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?**
Sorotan berikutnya tertuju pada Sry Indriani alias Indry yang disebut sebagai adik ipar pemilik Putri Glow.
Berdasarkan informasi yang diterima tim, Sry Indriani dikabarkan telah bebas dan kembali beraktivitas.
Publik kini mempertanyakan bagaimana perkembangan status hukumnya, apa dasar pembebasannya, dan bagaimana keterlibatannya dalam perkara tersebut.
Apakah Sry Indriani benar merupakan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pemalsuan, atau justru ada pihak lain yang memiliki peran lebih besar dalam kegiatan produksi dan pemasaran?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab berdasarkan pengakuan sepihak. Penyidik harus menguji seluruh keterangan dengan bukti digital, dokumen transaksi, aliran dana, komunikasi, serta barang bukti hasil penggeledahan.
**DUGAAN BEKINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA HARUS DIJAWAB DENGAN FAKTA**
Berhentinya aktivitas di lokasi yang diduga menjadi rumah produksi, sementara pemasaran disebut masih berlangsung, ditambah informasi mengenai dugaan permintaan pengakuan kepada adik ipar pemilik, membuat penanganan perkara ini semakin dipertanyakan.
Tim investigasi meminta aparat tidak berhenti pada pihak yang paling mudah diperiksa. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Dugaan adanya pihak yang melindungi bisnis tersebut juga perlu dijawab melalui transparansi proses penyidikan, bukan dibiarkan berkembang menjadi spekulasi publik.
**POLDA SULSEL, KEJAKSAAN DAN BBPOM DIDESAK BUKA TERANG!**
Tim Investigasi Media Bahana Merdeka Nasional mendesak:
1. Polda Sulsel mengklarifikasi kronologi penggerebekan Jumat, 20 November 2026.
2. Mengklarifikasi informasi dugaan permintaan pemilik agar Sry Indriani mengaku sebagai pihak yang melakukan pemalsuan.
3. Menjelaskan status hukum Sry Indriani dan pihak pemilik Putri Glow.
4. Menelusuri pihak yang sebenarnya mengendalikan produksi dan distribusi.
5. Memastikan apakah rumah produksi Asalea berhenti beroperasi atau aktivitasnya berpindah lokasi.
6. BBPOM Makassar memeriksa seluruh varian produk dan legalitas peredarannya.
7. Kejaksaan memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara apabila telah menerima pelimpahan berkas.
**DASAR HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
Penanganan dugaan pelanggaran harus mengacu pada ketentuan yang relevan, antara lain:
- UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan.
- UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, beserta ketentuan perubahan atau aturan terbaru yang berlaku.
Apabila ditemukan unsur tindak pidana, penyidik diminta memproses pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
**JANGAN SAMPAI PENGGEREBEKAN HANYA MENGHASILKAN TONTONAN, SEMENTARA AKAR PERSOALAN TIDAK TERUNGKAP!**
Media Bahana Merdeka Nasional akan terus mengawal perkembangan perkara Putri Glow. Polda Sulsel, BBPOM Makassar, Kejaksaan, pemilik Putri Glow, dan Sry Indriani diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi serta hak jawab.
Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar kabar penggerebekan. Siapa yang bertanggung jawab harus diungkap berdasarkan bukti, bukan dengan mengorbankan pihak lain.
**JANGAN ADA YANG DILINDUNGI, JANGAN ADA YANG DIKORBANKAN. HUKUM HARUS BERLAKU SAMA BAGI SEMUA!**
**TIM INVESTIGASI MEDIA BAHANA MERDEKA NASIONAL**
0Komentar