**BULUKUMBA, BAHANAMERDEKA.COM — Rabu, 11 November 2026** — Polemik relokasi Kedai Nunaf milik Nurhikmah Mahmuddin di kawasan wisata Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, terus menjadi sorotan Tim Investigasi LSM Jangkar Nasional. Kebijakan penataan UMKM yang diklaim demi pemerataan justru menyisakan keberatan pemilik usaha, termasuk dugaan penggantian gembok lapak tanpa penjelasan yang memadai.
Tim LSM Jangkar mempertanyakan transparansi pengambilan keputusan, termasuk apakah relokasi tersebut merupakan kebijakan teknis Dinas Koperasi atau diketahui dan mendapat instruksi Bupati Bulukumba.
BUPATI BERI TANGGAPAN, SOROTAN TRANSPARANSI MENGUAT
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait polemik tersebut, Bupati Bulukumba memberikan tanggapan:
"Mantap,, kalau program prioritas tuntas berkwalitas,, wajib pajak ihlas ungkap bayar pajaknya kalau pemerintah transparan,,
Tdk perlu diexpose korupsi, lsg proses hukum,, krn kalau diexpose wajib pajak semua liat kalau ya ga setoran pajak dikorupsi, dan berpikir ungkap akan semua kewajiban pajaknya, China tdk ada expose ,, lsg proses hukum. 2 jt lbh pegawai pemerintah yg korupsi diatas 1 m sudah dihukum mati. , tdk ada diexpose"
Pernyataan tersebut menjadi tanggapan Bupati mengenai transparansi pemerintahan dan penanganan korupsi. Namun, jawaban itu belum menjelaskan secara khusus apakah Bupati mengetahui, menyetujui, atau memberikan instruksi terkait relokasi Kedai Nunaf.
Karena itu, Tim LSM Jangkar masih meminta penjelasan langsung mengenai dasar kebijakan relokasi dan siapa pengambil keputusan sebenarnya.
SURAT RELOKASI TERBIT, PEMILIK MELAYANGKAN KEBERATAN
Berdasarkan dokumen redaksi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Bulukumba menerbitkan surat Nomor 800/516.A/DKUKMTK-UKM/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Surat tersebut mengarahkan Kedai Nunaf ke kontainer 1 B dan Kedai Wisha ke kontainer 8 C, dengan jadwal pemindahan 23 Oktober hingga 1 November 2026.
Nurhikmah telah mengajukan keberatan tertanggal 28 Oktober 2026 karena khawatir kehilangan pelanggan dan mata pencaharian yang dibangunnya selama bertahun-tahun.
Ia juga membantah informasi bahwa dirinya tidak pernah menghadiri mediasi.
"Setiap ada surat yang sampai kepada saya, saya langsung datang ke Dinas Koperasi. Kalau ada informasi, saya pasti datang dan menyampaikan secara langsung," ungkap Nurhikmah kepada CELEBES POST.
DUGAAN GEMBOK DIGANTI, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Persoalan semakin serius setelah muncul dugaan penggantian atau perusakan gembok Kedai Nunaf oleh pihak yang diduga berasal dari lingkungan Dinas Koperasi.
Tim LSM Jangkar mempertanyakan siapa yang memerintahkan, siapa pelaksana di lapangan, serta apakah terdapat surat tugas dan berita acara.
Jika benar dilakukan petugas pemerintah, dasar kewenangan dan prosedurnya harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai penataan kawasan menjadi tindakan sepihak yang merugikan pedagang kecil.
TIM LSM JANGKAR: TRANSPARANSI HARUS DIBUKTIKAN DENGAN TINDAKAN
Tim LSM Jangkar mengingatkan bahwa penataan UMKM wajib memperhatikan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 7 Tahun 2021, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Khususnya Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur Pasal 17 dan 18.
Tim meminta Bupati dan Dinas Koperasi menjelaskan:
- Apakah Bupati mengetahui atau memberikan instruksi relokasi?
- Apa dasar evaluasi Kedai Nunaf harus dipindahkan?
- Apakah proses mediasi telah dilakukan secara benar?
- Siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penggantian gembok?
- Apakah keberatan pemilik akan ditindaklanjuti sebelum relokasi dilaksanakan?
**Jangan hanya berbicara tentang transparansi pemerintahan. Masyarakat juga membutuhkan transparansi dalam setiap kebijakan yang menyangkut mata pencaharian mereka.**
### BAHANA MERDEKA BUKA RUANG HAK JAWAB
Redaksi Bahanamerdeka.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bupati Bulukumba, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Kabid UKM Suliyati, SE, Satpol PP, serta pihak terkait lainnya.
Pernyataan Bupati telah dimuat sebagaimana disampaikan melalui WhatsApp. Namun, persoalan pokok mengenai dasar relokasi dan dugaan penggantian gembok masih membutuhkan penjelasan.
**Pemerintah boleh menata kawasan wisata, tetapi jangan sampai pedagang kecil kehilangan kepastian usaha tanpa dialog dan pertanggungjawaban. Penataan harus menghadirkan keadilan, bukan menambah beban masyarakat kecil.**
**Biro Makassar**
**Tim Investigasi LSM Jangkar Nasional – Bahanamerdeka.com**
0Komentar