*JENEPONTO, 10 November 2026 - BAHANAMERDEKA.COM** — Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Paitana di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan pagu anggaran mencapai Rp5.525.000.000 dari APBN, mulai menjadi perhatian Tim Investigasi Media Bahana Merdeka.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 66141983, proyek konstruksi tersebut memiliki volume pekerjaan sepanjang 40 meter, menggunakan metode pengadaan *E-Purchasing*, dengan sumber anggaran APBN Tahun Anggaran 2025.
Namun, terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut kesesuaian perencanaan, jadwal pelaksanaan, realisasi anggaran, kualitas konstruksi, serta manfaat proyek bagi masyarakat.
Tim menerima hasil konfirmasi melalui seorang senior yang menghubungi pihak Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam keterangannya, pihak kementerian menjawab singkat:
"Wassalam Pak, sementara pelaksanaan di lapangan."
Jawaban tersebut menjadi informasi awal bahwa pekerjaan disebut sedang berlangsung di lapangan. Meski demikian, Tim Investigasi menilai keterangan tersebut belum cukup menjawab pertanyaan mendasar mengenai progres fisik, realisasi keuangan, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta target penyelesaian pekerjaan.
**UJI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN**
Penggunaan anggaran negara sebesar Rp5,525 miliar wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam:
1. **UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menegaskan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
2. **UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, terkait pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara.
3. **Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang mengatur prinsip, etika, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan pemerintah.
4. **UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait, yang mengatur tanggung jawab penyelenggaraan jasa konstruksi, mutu, keselamatan, dan kepatuhan pelaksanaan pekerjaan.
5. **PP Nomor 14 Tahun 2021**, sebagai perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi.
Dengan dasar tersebut, pelaksanaan proyek tidak cukup hanya dinyatakan berjalan. Kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, mutu material, keselamatan konstruksi, dan pertanggungjawaban anggaran juga harus dapat dibuktikan.
**JADWAL DAN PROGRES FISIK PERLU DIPERJELAS**
Tim juga mencermati informasi pemanfaatan barang/jasa yang mencantumkan periode Mei hingga Desember 2026, sementara paket tersebut tercatat dalam RUP Tahun Anggaran 2025.
Perbedaan periode perencanaan dan pelaksanaan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik mengenai proses penganggaran, perubahan jadwal, maupun dasar pelaksanaan pekerjaan.
Tim Investigasi meminta Kementerian Pekerjaan Umum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai:
- Nama perusahaan penyedia atau kontraktor pelaksana.
- Nilai kontrak dan tanggal penandatanganan kontrak.
- Konsultan pengawas pekerjaan.
- Progres fisik dan realisasi keuangan.
- Spesifikasi teknis serta kesesuaian volume jembatan sepanjang 40 meter.
- Target penyelesaian dan mekanisme pengawasan kualitas pekerjaan.
**JANGAN SAMPAI ANGGARAN BESAR TIDAK SEBANDING DENGAN MANFAAT**
Tim Investigasi Media Bahana Merdeka bersama jaringan pemantau LSM Jangkar Nasional menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang menggunakan uang rakyat harus menghasilkan pekerjaan berkualitas, aman, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan bukan bentuk penghambatan pembangunan, melainkan bagian dari kontrol publik agar setiap rupiah APBN dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Tim tidak sedang menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, keterbukaan informasi dan penjelasan teknis dari pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Kementerian Pekerjaan Umum, satuan kerja terkait, PPK, serta pihak pengawas diharapkan membuka ruang klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
**Bahana Merdeka akan terus mengawal perkembangan proyek ini hingga progres, kualitas pekerjaan, dan pertanggungjawaban anggarannya memperoleh kejelasan.**
(Tim Investigasi Bahana Merdeka)
0Komentar