Makassar, 11 Mei 2026 — Dugaan praktik korupsi proyek infrastruktur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang kembali menjadi sorotan setelah sejumlah proyek irigasi dan air baku di Sulawesi Selatan dilaporkan bermasalah dalam beberapa tahun terakhir.
Kasus terbaru mencuat di Kabupaten Bone. Pada 17 April 2026, Polres Bone mulai melakukan penyelidikan terhadap proyek irigasi Tahun Anggaran 2025 yang diduga bermasalah. Nilai proyek disebut mencapai puluhan miliar rupiah dan bersumber dari anggaran BBWS Pompengan Jeneberang.
Dalam penelusuran awal aparat, ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan pada pondasi proyek. Berdasarkan dokumen perencanaan, tinggi pondasi seharusnya mencapai 70 sentimeter, namun di lapangan ditemukan hanya sekitar 60 sentimeter. Dugaan penyimpangan juga muncul pada pembayaran upah pekerja yang tidak sesuai standar paket pekerjaan.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Pangkep juga telah meningkatkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan saluran irigasi ke tahap penyidikan pada 22 Januari 2024. Dalam kasus itu, penyidik memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan proyek BBWS Pompengan Jeneberang.
Penyidikan tersebut berkaitan dengan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2022–2023. Jaksa mendalami dugaan penyalahgunaan dana proyek yang seharusnya digunakan untuk peningkatan jaringan irigasi masyarakat.
Tidak hanya proyek irigasi, dugaan penyimpangan juga menyeret proyek intake dan jaringan pipa air baku di sejumlah daerah Sulawesi Selatan. Pada laporan investigasi yang dipublikasikan 19 Desember 2024, sejumlah proyek air baku yang dibangun sejak 2020 disebut tidak lagi berfungsi. Mesin pompa diduga menggunakan spesifikasi lama yang tidak sesuai kontrak proyek.
Obor Bangsa
Sorotan publik terhadap BBWS Pompengan Jeneberang sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pada 10 Desember 2020, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel mengakui tengah melakukan klarifikasi terkait dugaan korupsi di internal balai tersebut. Saat itu penyidik menyebut ada laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penerimaan tenaga kerja.
Rangkaian kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem pengawasan proyek di bawah BBWS Pompengan Jeneberang. Aktivis antikorupsi di Sulawesi Selatan mendesak audit menyeluruh terhadap proyek-proyek bernilai miliaran rupiah yang dibiayai APBN, terutama proyek irigasi dan sumber daya air yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BBWS Pompengan Jeneberang belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan penyimpangan yang kini ditangani aparat penegak hukum.
(Tim AS)
0Komentar