Demo Damai ,Forum Masyarakat Manggala Kota Makassar
Makassar, Selasa 3 Juni 2025
Forum Warga Manggala melakukan demo untuk menolak praktik mafia tanah dan sengketa lahan di Perumahan Gubernur dan Perumahan Pemda Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Mereka menolak penggunaan dokumen hukum warisan kolonial Belanda, yaitu Eigendom Verponding Nomor 12 Tahun 1838, yang diklaim sebagai bukti kepemilikan sah oleh pihak penggugat.
Tuntutan Warga Manggala:
- Menolak Hukum Kolonial: Menolak penggunaan hukum kolonial Belanda yang sudah tidak relevan di era kemerdekaan
- Menolak Peradilan Sesat: Menolak peradilan yang diduga dikendalikan oleh mafia tanah dan mafia hukum
- Membongkar Jaringan Mafia Tanah: Mendesak Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk bertindak tegas membongkar jaringan mafia tanah dan menghukum berat pelakunya
- Menjaga Aset Negara: Menuntut tanggung jawab Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar untuk menjaga aset negara yang kini dihuni oleh ASN dan
masyarakat
masyarakat
- Melindungi Hak Warga: Mengajak seluruh warga untuk bersatu dan solid memperjuangkan hak-haknya
Warga Manggala juga meminta pemerintah untuk tidak berdiam diri dan meminta Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar turun tangan langsung serta memastikan perlindungan terhadap hak warga yang sah. Mereka juga meminta penyidikan terhadap dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan untuk mengklaim lahan dan audit terhadap proses penerbitan gugatan berdasarkan dokumen kolonialisme
Yaitu Walikota Makassar
Polrestabes Makassar dan yang titik ke tiga pengadilan tinggi Makassar
Setelah aksi demo damai ketua forum warga manggala dan beberapa tokoh masyarakat yang di persilahkan untuk masuk menemui ketua pengadilan tinggi Makassar atau yang mewakili Humas Hakim tinggi H.Makmur,SH.MH,H.djabal.nur s.sos.SH.MH sebagai panitra pengadilan tinggi,Sugeng,SH.MH.panitra muda
Beserta pejabat nya untuk menerimah aspirasi,
Untuk pertemuan ini darinpihak pengadilan tinggi Makassar menerimah dengan baik serta di tanggapi apa yang menjadi permintaan ketua forum Manggala untuk di sikapi dengan baik dan keterbukaan bahwa surat surat mereka itu sah dan di keluarkan oleh pertanahan dan dinas BPH kota Makassar itu lengkap dan resmi tuturnya ketua forum warga Manggala
Dan dari humas selaku perwakilan ketua pengadilan tinggi menerimah dengan baik dan akan di sampaikan oleh ketua sehingga nanti bisa di bahas dengan sempurnah agar tidak ada lagi kepincangan atau ketidak Adilan yang terjadi tuturnya humas pengadilan tinggi kota makassar
Laporan Hasmiaty umi
Komentar
Posting Komentar