Makassar, 4 Mei 2026, Pelaksanaan May Day Fest 2026 di Lapangan Karebosi, Makassar, menjadi babak baru peringatan Hari Buruh Internasional di Sulawesi Selatan. Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar perayaan, melainkan ruang konsolidasi dan persatuan politik yang berhasil mendorong lahirnya sejumlah komitmen dari pemerintah dan aparat.
Salah satu tim Koalisi Kerakyatan, disekretariat KPBI, "Bung Tono, menyampaikan bahwa May Day tahun ini berhasil membuka ruang dialog yang selama ini tertutup bagi buruh dan rakyat kecil.
“Ini bukan kegiatan seremonial. Ini adalah hasil dari tekanan dan konsolidasi. Apa yang lahir hari ini adalah langkah awal yang akan terus kami kawal,” tegasnya.
Sejumlah capaian yang disebutkan KGR antara lain pembentukan mediator ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa dan Maros, optimalisasi desk ketenagakerjaan di Polda Sulawesi Selatan untuk menindak perusahaan yang tidak menjalankan putusan hukum (inkracht), pembahasan penataan pedagang kaki lima (PKL) disertai akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), dorongan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin kota, hingga rencana pembangunan perumahan vertikal bagi buruh dan rakyat miskin.
Sementara itu, Koordinator Koalisi Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Akhmad Rianto, menegaskan bahwa persoalan buruh di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan adalah persoalan struktural dan menyentuh seluruh kebutuhan buruh secara serius oleh negara.
“Masalah buruh hari ini bukan hanya soal upah, tapi menyangkut sistem kerja yang tidak adil, outsourcing, kontrak yang tidak pasti, PHK sepihak, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan. Negara selama ini cenderung abai atau bahkan memberi ruang pada praktik tersebut,” tegas Rinto
Hal yang sangat mendesak adalah pemerintah harus segera mensahkan RUU Ketenagakerjaan yang partisipatif dan berpihak kepada buruh.
Mendesak kepada Pemerintah agar memerintahkan kepada setiap perusahaan atau di setiap tempat kerja menyiapkan daycare (tempat pengasuhan anak) agar anak-anak buruh dapat tumbuh kembang anak-anak buruh dapat dilakukan oleh orang tuanya sehingga anak-buruh dapat menjadi anak-anak yang sehat dan menjadi anak-anak bangsa yang ikut andil dalam pembangunan bangsa.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengawas perselisihan dan mediator di kantor dinas ketenagakerjaan propinsi Sulsel yang harus di evaluasi karena tidak dapat bersikap adil dan cenderung merugikan buruh.
Menanggapi maraknya penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar, Rinto menilai kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Dan mengusulkan untuk melakukan pembicaraan untuk melakukan relokasi atau menyiapkan tempat berjualan kembali yang lebih layak karena bagaimana pun kota harus menjadi ruang hidup bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan kota yang berkeadilan.
PKL bukanlah musuh tapi pembinaan, penataan, pemberian fasilitas menjadi langkah yang humanis dan berkeadilan sejalan dengan peraturan presiden no 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
“Penggusuran tanpa solusi itu bukan penataan, itu pemiskinan. Negara tidak boleh hanya hadir saat menertibkan, tapi absen saat rakyat butuh perlindungan dan keberlanjutan usaha,” tegasnya.
Rinto mendorong agar pemerintah segera menyediakan skema relokasi yang layak dan berkelanjutan, disertai jaminan keberlangsungan usaha bagi para PKL.
Senada dengan itu, Bung Tono juga mengkritik praktik penggusuran yang dinilai tidak manusiawi dan minim dialog.
“Banyak PKL digusur tanpa kepastian. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada solusi konkret, bukan sekadar penertiban sepihak,” ujarnya.
Pemerintah Kota Makassar mendorong pemberian akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PKL terdampak, penataan berbasis dialog, serta penyediaan ruang usaha yang representatif agar pedagang tetap bisa bertahan dan berkembang.
Mengenai banyaknya pemukiman-pemukiman rakyat miskin di kota Makassar yang terancam di gusur maka kami meminta kepada pemerintah kota Makassar untuk dapat membantu untuk dapat melegalkan pemukiman rakyat miskin menjadi bagian dari program reforma agraria dan dapat dijadikan sebagai bagian juga dari program pemerintah rumah bagi rakyat miskin.
Membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah daerah dan ATR/BPN Kota Makassar untuk proses pengsertifikatan tanah2 rakyat miskin harus segera di lakukan agar dapat menjadi ruang yang efektif dalam penyelesaian persoalan2 di kota Makassar
Meski mengklaim adanya capaian, KGR secara terbuka juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta dan masyarakat atas berbagai kekurangan dalam pelaksanaan May Day Fest 2026.
“Kami menyadari kegiatan ini belum sempurna. Ini pertama kalinya May Day dilaksanakan dengan konsep seperti ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak terkonsentrasi di jalan. Ini akan menjadi evaluasi kami ke depan,
KGR menegaskan bahwa perubahan format ini merupakan upaya membangun pendekatan baru, menggabungkan tekanan massa dengan ruang dialog langsung meski diakui masih membutuhkan banyak pembenahan.
Namun demikian, mereka mengingatkan bahwa seluruh kesepakatan yang lahir tidak boleh berhenti pada tataran wacana.
“Kesepakatan ini bukan hadiah, tapi hasil perjuangan. Jika tidak dijalankan, kami tidak akan ragu kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar,” tutup Rinto.
May Day Fest 2026 di Makassar diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, pedagang, hingga komunitas rakyat lainnya. KGR menilai momentum ini menjadi fondasi awal untuk memperkuat persatuan gerakan rakyat dalam memperjuangkan keadilan sosial.
0Komentar