Makassar, 24 April 2026 — Aksi Pra May Day 2026 di Kota Makassar menjelma menjadi panggung gugatan terbuka terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memperlebar ketimpangan sosial. Aliansi buruh, pedagang kaki lima (PKL), mahasiswa, dan rakyat miskin kota yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Rakyat (KGR) turun ke jalan, menyuarakan keresahan yang selama ini terakumulasi.
Berdasarkan pantauan langsung awak media, aksi yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WITA mengalami keterlambatan akibat kendala teknis di lapangan. Massa baru mulai bergerak sekitar pukul 15.00 WITA dan aksi berlangsung hingga pukul 17.00 WITA. Meski demikian, keterlambatan tidak mengurangi intensitas dan tekanan politik yang dibangun dalam aksi tersebut.
Rute aksi sebelumnya dirancang menyasar tujuh titik strategis, di antaranya Kantor Wali Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kantor Disnaker Provinsi. Namun, dinamika di lapangan membuat rute tersebut mengalami penyesuaian.
Koordinator lapangan, Budi dari PKL Bandang, dalam keterangannya kepada awak media menegaskan bahwa keterlambatan aksi bukan persoalan utama dibanding substansi tuntutan yang dibawa massa.
Ia juga menyoroti kondisi PKL yang terus berada dalam tekanan kebijakan penertiban.
“Kami hanya ingin ruang hidup yang layak. Jangan terus-menerus kami diposisikan sebagai masalah. Negara harus hadir memberi solusi, bukan sekadar menggusur,” tegas Budi
.
Dari kalangan mahasiswa, Rahman menilai bahwa situasi yang terjadi mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keadilan sosial.
“Hari ini kita melihat buruh tidak sejahtera, PKL digusur, dan rakyat miskin kota semakin terpinggirkan. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam arah kebijakan,” ujarnya.
Emi dari Komite Perjuangan Rakyat Miskin menyebut bahwa ketimpangan sosial kini semakin nyata dan terbuka di ruang publik.
“Rakyat miskin selalu jadi pihak yang dikorbankan. Digusur tanpa solusi, hidup tanpa jaminan. Ini bukan lagi sekadar ketimpangan, ini ketidakadilan yang dibiarkan,” katanya.
Sementara itu, Bung Tono dari KPBI menegaskan pentingnya konsolidasi gerakan sebagai respons atas kondisi tersebut.
“Kalau buruh, PKL, dan rakyat kecil terus ditekan, maka perlawanan akan semakin besar. Persatuan adalah kunci untuk melawan ketimpangan ini,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Panitia May Day Fest 2026, Delandy, saat dikonfirmasi awak media menyampaikan optimisme terhadap kesiapan agenda puncak tersebut. Ia mengungkapkan bahwa antusiasme publik terus meningkat, baik dari pelaku UMKM maupun kalangan buruh.
“Kami optimistis May Day Fest 2026 berjalan sesuai rencana. Permohonan dari pelaku UMKM untuk ikut serta terus berdatangan, dan peserta fun walk dari kalangan buruh juga meningkat signifikan,” jelasnya.
Menurut Delandy, tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator bahwa momentum May Day tidak hanya dimaknai sebagai aksi protes, tetapi juga ruang konsolidasi rakyat.
“Ini membuktikan bahwa buruh dan rakyat bisa disatukan dalam satu momentum. May Day Fest bukan hanya perayaan, tapi juga wadah menyampaikan aspirasi dan keluh kesah kepada pemerintah,” tambahnya.
Aksi Pra May Day ini menjadi sinyal kuat meningkatnya keluhan publik menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei. Dinamika yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa isu ketenagakerjaan, penggusuran, dan ketimpangan sosial tidak lagi bisa dipisahkan, melainkan menjadi satu rangkaian persoalan struktural yang mendesak untuk diselesaikan.
Dengan menguatnya suara kolektif dari berbagai elemen, aksi ini tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga cerminan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil. (R3)
0Komentar