WAJO -- Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, S.Sos., M.Si, mendorong penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Senin (9/3/2026) di Aula Bapperida Wajo.
Forum ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelarasan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2027 dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Bapperida, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selain itu, forum ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Wajo, di antaranya Amran, S.Sos., M.Si., Ir. Junaidi Muhammad, Ir. Sudirman Meru, Asri Jaya A. Latif, Andi Rustan P., dan Amshar A. Timbang. Turut hadir pula tim pendamping sebagai tenaga ahli pemerintah daerah, yakni Ashar Karateng, Andi Yundha Yunus, dan Ardiansyah Rahim, yang memberikan dukungan dalam proses penyelarasan perencanaan pembangunan daerah.
Forum RKPD menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai program dan kegiatan OPD yang direncanakan pada tahun 2027. Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap rencana pembangunan berjalan secara terarah, terukur, serta selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Dalam kesempatan tersebut, Amran menegaskan bahwa forum RKPD memiliki peran penting dalam memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Forum RKPD ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap rencana kerja OPD benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan harus berbasis pada permasalahan riil di lapangan agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan penguatan ekonomi daerah sebagai salah satu fokus utama dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah.
“Penguatan ekonomi daerah harus menjadi salah satu fokus dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif agar mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelasnya.
Amran menilai bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam membuka peluang investasi serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Wajo.
Menurutnya, DPMPTSP harus mampu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dengan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, serta memberikan kepastian bagi para investor.
“Penguatan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari upaya menarik investasi. Oleh karena itu, DPMPTSP harus mampu menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif, dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Wajo,” kata Amran.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa arah perencanaan pembangunan perlu memberi ruang bagi pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi serta mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah.
“Perencanaan pembangunan harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi dan mampu menarik minat investasi. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambahnya.
Selain penguatan ekonomi, Amran juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, program pembangunan tidak boleh sekadar berulang setiap tahun tanpa capaian yang jelas dan terukur.
“Kita berharap program pembangunan yang direncanakan tidak sekadar berulang setiap tahun, tetapi memiliki capaian yang jelas dan terukur. Konsistensi dan evaluasi program menjadi penting agar pembangunan benar-benar memberikan perubahan yang signifikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi bagian penting dari kinerja perangkat daerah.
“Perencanaan OPD harus memberikan perhatian serius pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan pelayanan digital harus semakin mudah diakses masyarakat serta didukung sistem yang cepat dan transparan,” tegasnya.
Melalui forum perencanaan seperti RKPD, berbagai masukan dari DPRD diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, program yang direncanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Forum RKPD ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo. (Humas DPRD Wajo)
0Komentar