MAKASSAR, BAHANA MERDEKA — Pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sorotan Tim Investigasi LSM JANGKAR. Tim mendesak adanya pengawasan ketat, audit menyeluruh, serta keterbukaan informasi terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran negara.
Tim investigasi menduga terdapat sejumlah aspek pengelolaan yang perlu ditelusuri secara serius guna memastikan tidak adanya praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui dokumen, pemeriksaan auditor, serta klarifikasi resmi dari pihak terkait.
JANGAN BIARKAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERJALAN TANPA PENGAWASAN
Tim Investigasi LSM JANGKAR menilai, pengelolaan anggaran negara tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif tanpa pengawasan yang memadai. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan hingga pertanggungjawaban anggaran, harus dapat diuji secara transparan dan akuntabel.
Apabila ditemukan indikasi pengaturan proses pengadaan, penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau potensi kerugian negara, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Sorotan ini merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan-perubahannya, termasuk Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, sesuai ketentuan yang berlaku terhadap proses pengadaan terkait.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus dijalankan berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan negara serta peraturan teknis Kementerian Pekerjaan Umum yang relevan.
LSM JANGKAR DESAK AUDIT DAN PEMERIKSAAN MENYELURUH
Tim Investigasi LSM JANGKAR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan pengawasan terhadap program dan kegiatan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan berjalan efektif.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa pengelolaan anggaran negara tidak tersentuh pengawasan. Kami meminta seluruh proses diperiksa secara objektif. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut yang jelas sesuai hukum, termasuk pengembalian kerugian negara apabila memang terbukti terjadi,” tegas perwakilan Tim Investigasi LSM JANGKAR.
Menurut tim, apabila pemeriksaan menemukan indikasi kerugian negara atau perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan alat bukti yang tersedia.
Namun, LSM JANGKAR juga menekankan bahwa dugaan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum sebelum ada hasil pemeriksaan dan pembuktian yang sah.
KETERBUKAAN INFORMASI JADI UJIAN BAGI SATKER
Tim investigasi turut mendorong agar informasi mengenai program, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, realisasi anggaran, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diakses masyarakat sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mengawasi penggunaan uang negara melalui mekanisme permohonan informasi yang sah.
LSM JANGKAR juga meminta BPPW Sulawesi Selatan dan unit terkait di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.
KONFIRMASI KEPALA SATKER MASIH DIPERLUKAN
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan belum diperoleh. Redaksi Bahana Merdeka masih berupaya meminta konfirmasi mengenai pengelolaan anggaran, mekanisme pengawasan internal, serta ada atau tidaknya temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan program dan kegiatan satker tersebut.
Hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebutkan atau berkepentingan dalam pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tim Investigasi LSM JANGKAR menegaskan akan terus menelusuri informasi dan dokumen pendukung yang relevan. Apabila ditemukan bukti awal yang memadai, laporan dapat disampaikan kepada lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika bersih, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik. Jika ditemukan penyimpangan, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
(Biro Makassar – Tim Investigasi LSM JANGKAR / Bahana Merdeka)
0Komentar