*MAKASSAR, BAHANAMERDEKA.COM** — Nama kontraktor Godfran ML Dapar kini menjadi sorotan LSM Jangkar Nasional bersama Tim Investigasi Media Bahana Merdeka Nasional menyusul kewajiban pengembalian dana sebesar **Rp892.891.481** dalam kegiatan cetak sawah di Sulawesi Tengah.
Persoalan ini bukan lagi sekadar soal janji pengembalian uang, tetapi menyangkut tanggung jawab rekanan atas penggunaan anggaran negara. Tim investigasi menilai, persoalan tersebut harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kesan bahwa rekanan dapat dengan mudah mengabaikan kewajibannya tanpa konsekuensi.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak Balai, kewajiban pengembalian dana tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat di kantor Balai, di hadapan Kepala Balai, pejabat terkait termasuk PPK, serta disaksikan unsur LSM Jangkar Nasional dan Penanggung Jawab Media Bahana Merdeka Nasional.
Dalam dokumen tersebut, pihak rekanan menyatakan kesanggupan mengembalikan dana paling lambat **akhir November 2026**.
Artinya, sudah ada komitmen tertulis yang harus dibuktikan melalui pengembalian dana secara nyata. Bukan sekadar pernyataan, apalagi janji yang kembali diingkari.
DUGAAN POLA REKANAN BERMASALAH, SIAPA YANG BERANI BERTANGGUNG JAWAB?
LSM Jangkar Nasional bersama Tim Investigasi Bahana Merdeka mempertanyakan keseriusan pihak rekanan dalam memenuhi kewajibannya.
Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan persoalan yang berulang dan menimbulkan kerugian atau kewajiban pengembalian uang negara, maka rekam jejak pekerjaan, tanggung jawab kontraktor, serta proses pengawasan harus diperiksa secara menyeluruh.
Tim juga mempertanyakan apakah terdapat pihak tertentu yang selama ini memberikan perlindungan atau kemudahan kepada rekanan sehingga persoalan pekerjaan dan kewajiban pengembalian dana terkesan tidak segera tuntas?
**Siapa sebenarnya yang berada di belakang para rekanan? Apakah ada pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses pengawasan dan pelaksanaan kegiatan?**
Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan desakan agar seluruh fakta dibuka melalui pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BALAI JANGAN LEMAH! SURAT PERNYATAAN BUKAN MACAN KERTAS
LSM Jangkar Nasional menegaskan, Balai tidak boleh hanya menjadi saksi penandatanganan surat pernyataan. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan sesuai tugas dan fungsinya, Balai harus memastikan komitmen pengembalian dana benar-benar direalisasikan.
Hal tersebut berkaitan dengan sejumlah ketentuan hukum:
1. **UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1)** tentang pengelolaan keuangan negara yang harus tertib, taat peraturan, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
2. **UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 59** tentang kewajiban penyelesaian kerugian negara/daerah.
3. **Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025**, mengenai prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengembalian dana tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila pemeriksaan menemukan unsur pelanggaran pidana atau pelanggaran lainnya.
AKHIR NOVEMBER 2026: UJIAN NYATA TANGGUNG JAWAB REKANAN
Tim investigasi memberikan perhatian serius terhadap tenggat pengembalian Rp892.891.481 tersebut.
Apabila hingga akhir November 2026 kewajiban itu tidak dipenuhi, Balai diminta segera mengambil langkah sesuai kewenangan, termasuk penagihan resmi, penerapan sanksi administratif apabila memenuhi ketentuan, serta koordinasi dengan aparat pengawasan dan penegak hukum jika ditemukan indikasi tindak pidana.
LSM Jangkar Nasional bersama Media Bahana Merdeka Nasional memastikan persoalan ini akan terus dikawal sampai terdapat bukti pengembalian dana melalui mekanisme resmi.
**JANGAN ADA REKANAN YANG MERASA KEBAL HUKUM!**
Uang negara bukan milik pribadi, dan setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan. Godfran dan ML Dapar diminta membuktikan komitmennya. Balai pun dituntut menunjukkan ketegasan, bukan sekadar menyimpan surat pernyataan.
Publik berhak mengetahui: apakah Rp892.891.481 benar-benar akan dikembalikan tepat waktu, atau justru kembali menjadi persoalan yang berlarut-larut?
Media Bahana Merdeka Nasional membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Godfran, ML Dapar, pihak Balai, PPK, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
*(AS – Biro Makassar)*
0Komentar