Soppeng,  — Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Serap Gabah Petani (SERGAP) pada Senin (16/3/2026) di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program penyerapan gabah petani.Senin 16 Maret 2026.

Kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi seluruh pihak terkait sekaligus mengantisipasi meningkatnya masa panen menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, rapat ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan pangan.

Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa harga gabah petani harus tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurutnya, program SERGAP memiliki peran penting dalam melindungi petani dari potensi penurunan harga saat panen raya.

“Program SERGAP ini bertujuan melindungi petani agar harga gabah tidak jatuh saat panen raya serta memutus rantai distribusi panjang yang dapat menekan harga di tingkat petani,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan agar tidak ada potongan harga maupun kecurangan dalam proses penimbangan gabah yang dapat merugikan petani. Ia meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi, terutama antara Bulog, Babinsa, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta mitra penggilingan padi.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng berperan mengoordinasikan dukungan lintas sektor serta memastikan ketersediaan data produksi yang akurat. Data tersebut meliputi luas tanam, perkiraan waktu panen, lokasi panen, hingga estimasi produksi gabah.

Namun demikian, dalam rapat juga dibahas sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SERGAP. Di antaranya potensi turunnya harga gabah saat panen raya, kecenderungan petani menjual gabah kepada tengkulak karena pembayaran lebih cepat, keterbatasan kapasitas gudang Bulog, kualitas gabah yang belum memenuhi standar, serta koordinasi antara petani dan Bulog yang masih perlu ditingkatkan.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kabupaten Soppeng menekankan pentingnya pendataan panen secara real time, memperkuat koordinasi antara Dinas TPHPKP, Bulog, penyuluh pertanian dan Babinsa, serta mendorong kelompok tani untuk menjual gabah langsung ke Bulog.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari unsur TNI. Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng, Lettu Inf. Rusdi, menyampaikan bahwa TNI siap mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan program ketahanan pangan.

“Keterlibatan TNI merupakan bagian dari tugas membantu pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kami juga mengingatkan para mitra agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan gabah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Soppeng, Abd. Halim Sarro, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi forum diskusi untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala dalam penyerapan gabah.

Ia menegaskan bahwa Bulog akan memperketat administrasi dalam proses penyerapan gabah. Setiap penyerapan harus disertai verifikasi serta tanda tangan dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Tanpa verifikasi tersebut, pembayaran gabah tidak akan diproses.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, pimpinan Bulog, para camat se-Kabupaten Soppeng, Ketua Perpadi, para Danramil, koordinator BPP kecamatan, penyuluh pertanian, kepala desa dan lurah, mitra Bulog, serta ketua gapoktan se-Kabupaten Soppeng.

Melalui program SERGAP, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap kesejahteraan petani semakin meningkat serta memperkuat posisi daerah ini sebagai salah satu penyangga stok beras nasional.